Bantuan & Kontak Layanan
Pusat bantuan dan layanan pengaduan resmi Bapenda Kabupaten Sumedang. Petugas kami siap membantu pertanyaan seputar tata cara bayar, kendala pengecekan tagihan, hingga konsultasi administrasi perpajakan.
Hubungi Kami
Hubungi kanal resmi pelayanan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
+62 811-2220-1100 (Bapenda Menyapa)
Konsultasi daring melalui pesan WhatsApp interaktif.
(0261) 201100
Panggilan telepon kantor pada jam kerja operasional.
bapenda@sumedangkab.go.id
Kirimkan permohonan tertulis atau lampiran dokumen pendukung.
Jl. Prabu Geusan Ulun No. 5, Sumedang, Jawa Barat 45311
Mal Pelayanan Publik Kab. Sumedang, Jl. Mayor Abdurakhman No. 153, Kotakaler
Layanan tatap muka, konsultasi, dan pencetakan bukti ketetapan.
Senin - Kamis: 08.00 - 15.30 WIB | Jumat: 08.00 - 15.00 WIB
Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional tutup.
Hubungi Kami
Kirimkan pertanyaan, kendala tagihan, atau permohonan informasi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan oleh masyarakat.
Bagaimana jika NIK atau NOP tidak ditemukan saat pengecekan tagihan?
Pastikan 16 digit NIK atau 18 digit NOP diketik dengan benar tanpa spasi atau tanda baca. Jika data objek baru diterbitkan atau terjadi mutasi peralihan hak, silakan konfirmasi ke loket Bapenda dengan membawa fotokopi KTP dan SPPT atau bukti kepemilikan.
Apakah bukti bayar QRIS dan Virtual Account sah secara hukum?
Ya. Pembayaran digital melalui QRIS Bapenda dan Virtual Account bank persepsi langsung tercatat secara realtime di kas daerah dan memiliki Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) yang sah diakui hukum.
Bagaimana cara mengajukan permohonan pengurangan denda atau pembetulan SPPT?
Wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang dengan melampirkan formulir permohonan, fotokopi identitas diri, dan dokumen alas hak pendukung.
Kapan batas jatuh tempo pembayaran PBB-P2 Kabupaten Sumedang?
Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 setiap tahunnya adalah tanggal 30 September. Pembayaran setelah tanggal jatuh tempo dikenakan denda administratif per bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.